Kabupaten Paling Miskin Di Provinsi Jawa Barat
Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (proverty line) atau disebut juga batas kemiskinan (poverty treshold). Kemiskinan merupakan permasalahan yang komplek dan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Masalah yang kompleks dan multidimensional ini menjadi prioritas utama dalam penanganannya karena masalah kemiskinan ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Upaya pemerintah dalam menentaskan kemiskinan telah dilakukan hingga ke level kabupaten/kota.
Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu sudah 2 tahun terakhir menjadi kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diperoleh data persentase kemiskinan sebagai berikut.
Kabupaten Indramayu menjadi peringkat pertama di Provinsi Jawa Barat terkait dengan persentase penduduk miskin sebesar 12,13 persen yang disusul dengan Kabupaten Kuningan dengan selisih 0,01 persen. Diperoleh juga data persentase kemiskinan di Kabupaten Indramayu 5 tahun lalu dari tahun 2019 hingga 2023.
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan peningkatan yang signifikan terkait dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Indramayu terjadi pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena dampak dari covid 19 yang berlaku secara nasional. Hal tersebut masih dianggap wajar karena perekonomian saat covid mengalami penurunan yang tidak hanya terjadi di Indramayu saja namun seluruh dunia terdampak terkait hal tersebut. Namun setelah keadaan telah normal, pada tahun 2021 ke 2022 dan 2023 mengalami penurunan persentase kemiskinan hal ini berkaitan dengan program-program yang dilakukan pemerintah Indramayu yang terus dilakukan untuk menentaskan kemiskinan di wilayahnya salah satu contoh program yang dijalankan ialah pemberian bantuan sosial hibah pemberdayaan masyarakat miskin berupa bahan-bahan usaha yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hal ini bermaksud agar masyarakat bisa lebih berdaya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
Kemiskinan erat kaitannya dengan PDRB suatu wilayah karena pada dasarnya tinggi rendahnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Pada grafik di atas Kabupaten Indramayu memiliki PDRB yang termasuk tinggi karena berada di peringkat 8 di Provinsi Jawa Barat. Seharusnya dengan PDRB tersebut Kabupaten Indramayu memiliki persentase penduduk miskin yang lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota yang memiliki PDRB lebih rendah. Namun menurut Wahyudi (2010) pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dikarenakan pola dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu terjadinya ketimpangan. Ketimpangan tersebut berkaitan dengan bagaimana distribusi dan pemerataannya, sehingga hasil dari pertumbuhan itu sendiri dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Banyak faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Terjadinya penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah di wilayah tersebut berupaya dalam mencapai target dalam penentasan kemiskinan yang terdapat pada Goals 1 SDGs.
Sumber :
BPS."Data Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat ”. Diakses tanggal 13 Februari 2024.Pada laman: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (bps.go.id)
Wahyudi, M. S. 2010. Pengaruh produk domestik bruto (PDB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya
Komentar
Posting Komentar